fbpx

TKB 90

98.53%

TKB 60

99.26%

TKB 30

99.26%

TKB 0

98.91%

UMK Tasikmalaya 2024: Dampak dan Tantangan

Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai UMK telah menjadi topik hangat di kalangan pengusaha dan karyawan dan pada topik kali ini akan membahas UMK Tasikmalaya 2024. Dengan adanya kenaikan UMK, khususnya di wilayah Tasikmalaya, penting bagi para pengusaha untuk memahami dampak dan tantangan yang mungkin akan dihadapi.

Apa Itu UMK?

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan mereka. Besaran UMK ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup.

Kenaikan UMK Tasikmalaya 2024

UMK Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.535.204 dan ada usulan kenaikan sebesar 10% untuk tahun 2025, yang akan menjadikannya Rp 2.788.724. Ini adalah angka yang signifikan dan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan ekonomi di Tasikmalaya.

Perbandingan UMK dengan Daerah Sekitar

Berikut adalah perkiraan besaran UMK di beberapa daerah Priangan Timur setelah kenaikan 10%:

  • Kabupaten Sumedang: Dari Rp 3.504.308 menjadi Rp 3.854.739
  • Kota Tasikmalaya: Dari Rp 2.630.951 menjadi Rp 2.894.046
  • Kabupaten Tasikmalaya: Dari Rp 2.535.204 menjadi Rp 2.788.724
  • Kabupaten Garut: Dari Rp 2.186.437 menjadi Rp 2.405.080
  • Kabupaten Ciamis: Dari Rp 2.089.464 menjadi Rp 2.298.410
  • Kabupaten Pangandaran: Dari Rp 2.086.126 menjadi Rp 2.294.738
  • Kota Banjar: Dari Rp 2.070.192 menjadi Rp 2.277.211

Dampak Kenaikan UMK

Bagi Pengusaha UMKM

Kenaikan UMK dapat menambah beban biaya operasional bagi pengusaha UMKM. Pengusaha perlu memikirkan strategi untuk tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Ini bisa meliputi efisiensi produksi, peningkatan produktivitas, atau penyesuaian harga produk.

Bagi Karyawan

Bagi karyawan, kenaikan UMK diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan. Namun, ada kekhawatiran bahwa kenaikan ini bisa menyebabkan inflasi, sehingga manfaat dari kenaikan gaji bisa berkurang.

Tantangan ke Depan

Kenaikan UMK tentu membawa tantangan tersendiri bagi berbagai pihak. Untuk Kawan Pijar yang bergerak di sektor UMKM, penting untuk terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan mencari cara inovatif untuk mengelola bisnis lebih efisien.

Kesimpulan

Kenaikan UMK Tasikmalaya 2024 menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pengusaha dan warga setempat. Dengan strategi yang tepat, kenaikan ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Jika Kawan Pijar ingin memulai atau mengembangkan usaha, renovasi dan bangun rumah impian? Bersama Pijar Kredit Agunan Rumah semua bisa tercapai. Ajukan Pinjamanmu Sekarang!

Artikel Rekomendasi

Pijar Memahami Kebutuhanmu

Melalui pinjaman jaminan rumah, Pijar siap mendukung hingga tujuanmu tercapai.

Scan QR dan Download Aplikasi Pijar ›

PT IKI Karunia Indonesia

Jl. RS Fatmawati Raya No. 16 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12420, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12420

Pelajari

Hubungi Kami

Instagram X-twitter Facebook Youtube

Kontak Perlindungan Konsumen | Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga | Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Nomor Whatsapp: 0853 1111 1010

PERINGATAN :

HATI-HATI, TRANSAKSI INI BERISIKO TINGGI. ANDA DAPAT SAJA MENGALAMI KERUGIAN ATAU KEHILANGAN UANG. JANGAN BERUTANG JIKA TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN MEMBAYAR. PERTIMBANGKAN SECARA BIJAK SEBELUM BERTRANSAKSI.

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

2. Risiko Pinjaman atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.

5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.

6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.

8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.

9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

10. PT. IKI Karunia Indonesia merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai Bisnis yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Bisnis menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Bisnis tidak menyediakan segala bentuk saran atau rekomendasi pendanaan terkait pilihan-pilihan dalam situs ini.

11. Isi dan materi yang tersedia pada situs Pijar/WEBSITE dimaksudkan untuk memberikan informasi dan tidak dianggap sebagai sebuah penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun rekomendasi untuk menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan lainya. Bisnis dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada fungsi administratif.

12. Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening Pijar adalah tidak dan tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Bisnis seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Bisnis atau setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau Agen-Agennya tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs Bisnis.