fbpx

TKB 90

98.53%

TKB 60

99.26%

TKB 30

99.26%

TKB 0

98.91%

UMK Denpasar 2025: Kenaikan Gaji 6,5%?

Kawan Pijar, kabar baik datang untuk pekerja di Denpasar! Upah Minimum Kota (UMK) Denpasar tahun 2025 telah resmi dinaikkan sebesar 6,5%, menjadi Rp 3.298.116,50. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025, dan menjadi langkah baru untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di wilayah ini.

Selain menjadi UMK kedua tertinggi di Bali setelah Kabupaten Badung, peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan standar hidup yang lebih baik di kota Denpasar. Yuk, simak ulasan lengkapnya di bawah ini!

Pentingnya Kenaikan UMK Denpasar

Kenaikan UMK yang signifikan tentu memberi dampak positif bagi kawan Pijar, khususnya dalam menghadapi kenaikan kebutuhan hidup. Berdasarkan data terbaru, UMK Denpasar 2025 mengalami kenaikan dari Rp 3.096.823 pada tahun 2024 menjadi Rp 3.298.116,50, atau bertambah sekitar Rp 201.293.

Kenaikan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 946/03-M/HK/2024. Dengan kenaikan ini, pekerja bisa menikmati kenaikan daya beli, meski tantangan inflasi juga tetap perlu diantisipasi.

Perbandingan UMK di Bali 2025

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut daftar UMK 2025 di 9 kabupaten/kota di Bali:

  • Kabupaten Badung: Rp 3.534.338,88
  • Kota Denpasar: Rp 3.298.116,50
  • Kabupaten Gianyar: Rp 3.119.080,00
  • Kabupaten Tabanan: Rp 3.102.520,45
  • Kabupaten Klungkung, Karangasem, Bangli, Jembrana, Buleleng: Rp 2.996.561,00

Seperti yang terlihat, UMK Denpasar memiliki posisi strategis sebagai salah satu yang tertinggi, mencerminkan dinamika ekonomi dan kebutuhan hidup di kota ini dibandingkan wilayah lain.

Apa Dampak Kenaikan UMK ini?

  1. Peningkatan Daya Beli

Kenaikan UMK ini diharapkan dapat menstimulasi daya beli masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

  1. Penyesuaian Operasional bagi Perusahaan

Perusahaan di Denpasar mungkin memerlukan penyesuaian terhadap kenaikan biaya tenaga kerja. Namun, dengan manajemen yang efektif, peningkatan ini bisa mendorong produktivitas karyawan.

  1. Dukungan untuk Ekonomi Lokal

Dengan kenaikan UMK, konsumsi di tingkat lokal mungkin meningkat, yang pada akhirnya bisa mendukung perekonomian Denpasar secara keseluruhan.

Kawan Pijar, kenaikan UMK adalah kabar baik, tapi juga mengingatkan kita pada pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak agar manfaatnya terasa lebih panjang. Bagi perusahaan, ini adalah saat yang baik untuk mengevaluasi strategi bisnis agar tetap kompetitif tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan. Dengan kenaikan ini, semoga hubungan antara tenaga kerja dan perusahaan semakin harmonis, menciptakan suasana kerja yang mendukung kesejahteraan bersama.

Penutup

Kenaikan UMK Denpasar 2025 menawarkan peluang untuk hidup yang lebih baik sekaligus tantangan baru dalam pengelolaannya. Sebagai masyarakat produktif, mari kita manfaatkan momentum ini sebaik mungkin untuk memajukan keberlangsungan ekonomi Denpasar. Jika Kamu ingin memulai atau mengembangkan usaha, renovasi dan bangun rumah impian? Bersama Pijar Kredit Agunan Rumah semua bisa tercapai. Ajukan Pinjamanmu Sekarang!

Bagikan

Artikel Rekomendasi

PT IKI Karunia Indonesia

Graha Anabatic 11th Floor Jl. Scientia Boulevard Kav.U2, Summarecon, Serpong, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810, Indonesia

Pelajari

Hubungi Kami

Kontak Perlindungan Konsumen | Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga | Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Nomor Whatsapp: 0853 1111 1010

PERINGATAN :

HATI-HATI, TRANSAKSI INI BERISIKO TINGGI. ANDA DAPAT SAJA MENGALAMI KERUGIAN ATAU KEHILANGAN UANG. JANGAN BERUTANG JIKA TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN MEMBAYAR. PERTIMBANGKAN SECARA BIJAK SEBELUM BERTRANSAKSI.

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

2. Risiko Pinjaman atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.

5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.

6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.

8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.

9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

10. PT. IKI Karunia Indonesia merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai Bisnis yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Bisnis menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Bisnis tidak menyediakan segala bentuk saran atau rekomendasi pendanaan terkait pilihan-pilihan dalam situs ini.

11. Isi dan materi yang tersedia pada situs IKI Modal/WEBSITE dimaksudkan untuk memberikan informasi dan tidak dianggap sebagai sebuah penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun rekomendasi untuk menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan lainya. Bisnis dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada fungsi administratif.

12. Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening IKI Modal adalah tidak dan tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Bisnis seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Bisnis atau setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau Agen-Agennya tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs Bisnis.