fbpx

TKB 90

98.53%

TKB 60

99.26%

TKB 30

99.26%

TKB 0

98.91%

UMK Tangerang 2025: Berapa Persen Kenaikannya?

Kawan Pijar, apakah Anda ingin tahu informasi terbaru mengenai UMK Tangerang 2025? Baru-baru ini, Penjabat (Pj) Gubernur Banten telah resmi menetapkan UMK yang membawa kabar baik bagi para pekerja. Yuk, simak ulasan berikut tentang kenaikan ini dan apa arti pentingnya bagi warga Tangerang. Berapa UMK Tangerang 2025? UMK Kota Tangerang 2025 telah ditetapkan sebesar Rp […]

UMR Bali 2025: Kenaikan Gaji dan Dampaknya

Setiap tahunnya, pengumuman tentang UMR atau upah minimum regional baru di Bali selalu menjadi sorotan, terutama di kalangan pekerja dan pengusaha. Tahun 2025 membawa kabar baik dengan kenaikan upah yang disesuaikan untuk mengakomodasi peningkatan biaya hidup dan kesejahteraan pekerja. Bagi Kawan Pijar yang ingin tahu lebih banyak, mari kita bahas gaji UMR Bali 2025, rincian […]

UMK Cilegon 2025: Gaji Tertinggi di Banten?

Kawan Pijar, apakah sudah tahu bahwa UMK Cilegon 2025 telah ditetapkan? Dengan nilai Rp 5.128.084, Cilegon menempati posisi pertama UMK tertinggi di Provinsi Banten dan di peringkat keenam tertinggi di seluruh Indonesia. Keputusan ini diresmikan oleh Pj Gubernur Banten, Ucok Abdulrauf Damenta, melalui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 456 Tahun 2024. Kenaikan UMK Cilegon 2025 […]

Gaji UMR Jakarta 2024: Berapa Sebenarnya Gaji UMR Jakarta?

Gaji UMR (Upah Minimum Regional) di Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dari tahun ke tahun. Mulai dari era awal pemberlakuan upah minimum hingga penyesuaian yang terjadi karena inflasi dan kondisi ekonomi. Pada awalnya, UMR ditetapkan sebagai standar minimum untuk memastikan pekerja menerima gaji yang layak. Setiap tahun, pemerintah dan dewan pengupahan mengadakan rapat untuk meninjau […]

UMK Denpasar 2025: Kenaikan Gaji 6,5%?

Kawan Pijar, kabar baik datang untuk pekerja di Denpasar! Upah Minimum Kota (UMK) Denpasar tahun 2025 telah resmi dinaikkan sebesar 6,5%, menjadi Rp 3.298.116,50. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025, dan menjadi langkah baru untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di wilayah ini. Selain menjadi UMK kedua tertinggi di Bali setelah Kabupaten Badung, peningkatan ini menunjukkan […]

UMK Semarang 2025: Tertinggi di Jawa Tengah

Kabar baik datang bagi pekerja di Semarang! Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Semarang 2025 telah resmi diumumkan dan menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun lalu. Informasi ini merupakan bagian dari pemberitahuan UMK kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, yang semuanya mengalami peningkatan gaji. UMK Semarang 2025 Tertinggi di Jawa Tengah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah […]

UMK Cirebon 2025: Kenaikan Gaji dan Dampaknya

UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) menjadi salah satu isu yang selalu menarik perhatian, khususnya bagi masyarakat pekerja dan pelaku usaha. Kali ini, di tahun 2025, Kabupaten dan Kota Cirebon telah mengajukan usulan kenaikan UMK sebesar 6,5%, sebagaimana diinformasikan oleh Dewan Pengupahan daerah setempat. Artikel ini akan membahas rincian kenaikan UMK Cirebon dan daerah-daerah sekitarnya, serta dampaknya […]

UMR Bogor 2025: Kenaikan Gaji di Jawa Barat

Peningkatan upah minimum menjadi perbincangan hangat setiap tahunnya, terutama di Jawa Barat, area yang memiliki dinamika ekonomi dan pasar tenaga kerja yang signifikan. Pada tahun 2025, UMR Bogor Kota resmi ditetapkan naik sebesar 6,5 persen, menjadikan upah minimum kota ini salah satu yang tertinggi di provinsi tersebut. Artikel ini akan membahas detail mengenai UMR Bogor […]

UMK Sleman 2024: Dampak dan Peluang Bagi UMKM

Gaji UMK Sleman 2024 telah ditetapkan sebesar Rp 2.315.976, menjadikannya upah minimum tertinggi kedua di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) setelah Kota Yogyakarta. Kebijakan ini, seperti yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY, membawa dampak signifikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Sleman. Artikel ini akan membahas dampak dari kebijakan ini serta peluang yang dapat […]

PT IKI Karunia Indonesia

Graha Anabatic 11th Floor Jl. Scientia Boulevard Kav.U2, Summarecon, Serpong, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810, Indonesia

Pelajari

Hubungi Kami

Kontak Perlindungan Konsumen | Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga | Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Nomor Whatsapp: 0853 1111 1010

PERINGATAN :

HATI-HATI, TRANSAKSI INI BERISIKO TINGGI. ANDA DAPAT SAJA MENGALAMI KERUGIAN ATAU KEHILANGAN UANG. JANGAN BERUTANG JIKA TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN MEMBAYAR. PERTIMBANGKAN SECARA BIJAK SEBELUM BERTRANSAKSI.

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

2. Risiko Pinjaman atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.

5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.

6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.

8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.

9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

10. PT. IKI Karunia Indonesia merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai Bisnis yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Bisnis menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Bisnis tidak menyediakan segala bentuk saran atau rekomendasi pendanaan terkait pilihan-pilihan dalam situs ini.

11. Isi dan materi yang tersedia pada situs IKI Modal/WEBSITE dimaksudkan untuk memberikan informasi dan tidak dianggap sebagai sebuah penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun rekomendasi untuk menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan lainya. Bisnis dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada fungsi administratif.

12. Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening IKI Modal adalah tidak dan tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Bisnis seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Bisnis atau setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau Agen-Agennya tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs Bisnis.