fbpx

TKB 90

98.53%

TKB 60

99.26%

TKB 30

99.26%

TKB 0

98.91%

UMP Jogja 2025: Berapa Besar Kenaikannya?

Peningkatan upah minimum menjadi salah satu perhatian utama bagi masyarakat DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Dengan disahkannya UMP Jogja 2025 oleh Gubernur DIY, Kawan Pijar pasti penasaran, berapa besar angkanya dan bagaimana rincian UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di wilayah sekitar Jogja, kan? Yuk, kita simak detailnya!

UMP Jogja 2025 Resmi Ditetapkan

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, telah menetapkan UMP Jogja 2025 sebesar Rp 2.264.080. Kenaikan ini mencapai 6,5% atau Rp 138.100 dibandingkan tahun sebelumnya.

UMP ini berlaku sebagai standar upah minimum bagi seluruh wilayah di DIY yang tidak mengusulkan UMK. Artinya, jika suatu kabupaten atau kota tidak menetapkan UMK, maka harus menggunakan standar UMP ini.

Rincian UMK Jogja 2025 Di 5 Kabupaten/Kota

Kabar baiknya, untuk wilayah tertentu, UMK Jogja 2025 telah ditetapkan lebih tinggi dibanding UMP. Berikut rincian lengkapnya:

  • Kota Yogyakarta: Rp 2.655.041 (tertinggi di DIY)
  • Kabupaten Sleman: Rp 2.466.514
  • Kabupaten Bantul: Rp 2.360.533
  • Kabupaten Kulon Progo: Rp 2.351.239
  • Kabupaten Gunungkidul: Rp 2.330.263 (terendah di DIY)

Dalam keputusan ini, pengusaha di masing-masing wilayah diwajibkan membayar pekerja minimal sesuai dengan UMK yang berlaku di wilayah tersebut per 1 Januari 2025.

Apa Perbedaannya dengan UMP?

Meski istilah UMR masih sering digunakan, perlu diketahui bahwa UMR sebenarnya sudah digantikan dengan istilah UMP (di tingkat provinsi) dan UMK (di tingkat kabupaten/kota). UMP ditetapkan oleh gubernur untuk seluruh provinsi, sedangkan UMK ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari masing-masing kabupaten/kota.

Keuntungan dari Kenaikan Upah Minimum

Bagi Kawan Pijar yang tinggal atau bekerja di Jogja, tentu kenaikan ini membawa manfaat, seperti:

  • Peningkatan daya beli

Kenaikan gaji memberikan kesempatan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

  • Kesempatan hidup lebih sejahtera

Dengan adanya upah yang lebih tinggi, kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, hingga rekreasi dapat lebih tercukupi.

  • Meningkatkan standar hidup di Jogja

Sebagai salah satu daerah tujuan pendidikan dan wisata, kenaikan gaji diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jogja.

Namun, perlu diingat bahwa kenaikan ini juga harus diiringi dengan manajemen keuangan yang baik. Biaya hidup di Jogja pun turut meningkat seiring waktu.

Kesimpulan

UMP Jogja 2025 sebesar Rp 2.264.080 dan UMK yang bervariasi di masing-masing wilayah menjadi kabar penting untuk Kawan Pijar. Dengan kenaikan upah sebesar 6,5%, ini menjadi langkah positif menuju kesejahteraan yang lebih baik. Jika Kawan Pijar ingin memulai atau mengembangkan usaha, renovasi dan bangun rumah impian? Bersama Pijar Kredit Agunan Rumah semua bisa tercapai. Ajukan Pinjamanmu Sekarang!

Bagikan

Artikel Rekomendasi

Pijar Memahami Kebutuhanmu

Melalui pinjaman jaminan rumah, Pijar siap mendukung hingga tujuanmu tercapai.

Scan QR dan Download Aplikasi Pijar ›

PT IKI Karunia Indonesia

Graha Anabatic 11th Floor Jl. Scientia Boulevard Kav.U2, Summarecon, Serpong, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810, Indonesia

Pelajari

Hubungi Kami

Kontak Perlindungan Konsumen | Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga | Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Nomor Whatsapp: 0853 1111 1010

PERINGATAN :

HATI-HATI, TRANSAKSI INI BERISIKO TINGGI. ANDA DAPAT SAJA MENGALAMI KERUGIAN ATAU KEHILANGAN UANG. JANGAN BERUTANG JIKA TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN MEMBAYAR. PERTIMBANGKAN SECARA BIJAK SEBELUM BERTRANSAKSI.

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

2. Risiko Pinjaman atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.

5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.

6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.

8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.

9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

10. PT. IKI Karunia Indonesia merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai Bisnis yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Bisnis menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Bisnis tidak menyediakan segala bentuk saran atau rekomendasi pendanaan terkait pilihan-pilihan dalam situs ini.

11. Isi dan materi yang tersedia pada situs IKI Modal/WEBSITE dimaksudkan untuk memberikan informasi dan tidak dianggap sebagai sebuah penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun rekomendasi untuk menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan lainya. Bisnis dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada fungsi administratif.

12. Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening IKI Modal adalah tidak dan tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Bisnis seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Bisnis atau setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau Agen-Agennya tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs Bisnis.