fbpx

TKB 90

98.53%

TKB 60

99.26%

TKB 30

99.26%

TKB 0

98.91%

UMR Solo 2025: Daftar UMK di Solo Raya

Setiap tahun, besaran Upah Minimum Regional (UMR) menjadi perhatian utama para pekerja. Tak terkecuali di Solo Raya, kawasan yang mencakup Sragen, Kota Solo, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri. Tahun 2025, UMR di Solo Raya menunjukkan kenaikan sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya. Bagi Kawan Pijar, informasi ini sangat penting untuk memahami standar penghasilan di area ini.

Daftar UMK Solo Raya 2025

Berikut adalah daftar lengkap besaran UMR atau sebenarnya UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di Solo Raya untuk tahun 2025:

  • Kabupaten Karanganyar: Rp 2.437.110
  • Kota Surakarta (Solo): Rp 2.416.560
  • Kabupaten Boyolali: Rp 2.396.598
  • Kabupaten Klaten: Rp 2.389.872,78
  • Kabupaten Sukoharjo: Rp 2.359.488
  • Kabupaten Sragen: Rp 2.182.200
  • Kabupaten Wonogiri: Rp 2.180.587,50

UMR Tertinggi dan Terendah

UMR terbesar di Solo Raya tahun 2025 adalah di Kabupaten Karanganyar dengan nominal Rp 2.437.110, diikuti oleh Kota Solo di posisi kedua. Sebaliknya, UMR terendah berada di Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 2.180.587,50.

Perbandingan dengan 2024

Pada tahun 2025, UMR Kota Surakarta (Solo) mengalami kenaikan 6,5% dari tahun 2024. Jika dihitung dari nominal tahun 2024 sebesar Rp 2.270.000, maka kenaikan tersebut setara dengan peningkatan sebesar Rp 146.560.

Manfaat Memahami UMR Solo 2025

Sebagai pekerja atau pelaku usaha, memahami UMR Solo Raya sangatlah penting. Berikut beberapa alasan mengapa Kawan Pijar perlu memperhatikan hal ini:

  1. Hak Karyawan: Ketetapan UMR wajib dipatuhi oleh perusahaan dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
  2. Perencanaan Keuangan: Mengetahui standar gaji membantu dalam mengelola pengeluaran dan tabungan.
  3. Kompensasi yang Wajar: Kenaikan tahunan memastikan gaji tetap relevan dengan biaya hidup di masing-masing daerah.

Peraturan Terkait

UMR Solo 2025 ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024. Meski istilah resmi UMR saat ini telah diganti menjadi UMK (tingkat kabupaten/kota) dan UMP (tingkat provinsi), istilah UMR masih sering digunakan masyarakat luas.

Pengusaha diwajibkan membayar gaji karyawan mereka sesuai nominal UMK terbaru kecuali untuk pelaku UMKM. Pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun juga berhak mendapatkan upah di atas UMR dengan struktur dan skala upah yang jelas.

Perspektif Pekerja dan Pelaku Usaha

Dengan kenaikan UMR sebesar 6,5%, pekerja di Solo memiliki peluang mendapatkan upah yang lebih layak seiring meningkatnya biaya hidup. Namun, pelaku usaha di area Solo Raya juga diharapkan tetap mematuhi peraturan dan mengelola bisnis mereka untuk tetap memberikan keuntungan sekaligus memberikan hak karyawan dengan baik. Jika Kawan Pijar ingin memulai atau mengembangkan usaha, renovasi dan bangun rumah impian? Bersama Pijar Kredit Agunan Rumah semua bisa tercapai. Ajukan Pinjamanmu Sekarang!

Bagikan

Artikel Rekomendasi

Pijar Memahami Kebutuhanmu

Melalui pinjaman jaminan rumah, Pijar siap mendukung hingga tujuanmu tercapai.

Scan QR dan Download Aplikasi Pijar ›

PT IKI Karunia Indonesia

Graha Anabatic 11th Floor Jl. Scientia Boulevard Kav.U2, Summarecon, Serpong, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810, Indonesia

Pelajari

Hubungi Kami

Kontak Perlindungan Konsumen | Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga | Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Nomor Whatsapp: 0853 1111 1010

PERINGATAN :

HATI-HATI, TRANSAKSI INI BERISIKO TINGGI. ANDA DAPAT SAJA MENGALAMI KERUGIAN ATAU KEHILANGAN UANG. JANGAN BERUTANG JIKA TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN MEMBAYAR. PERTIMBANGKAN SECARA BIJAK SEBELUM BERTRANSAKSI.

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

2. Risiko Pinjaman atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.

5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.

6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.

8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.

9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

10. PT. IKI Karunia Indonesia merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai Bisnis yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Bisnis menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Bisnis tidak menyediakan segala bentuk saran atau rekomendasi pendanaan terkait pilihan-pilihan dalam situs ini.

11. Isi dan materi yang tersedia pada situs IKI Modal/WEBSITE dimaksudkan untuk memberikan informasi dan tidak dianggap sebagai sebuah penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun rekomendasi untuk menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan lainya. Bisnis dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada fungsi administratif.

12. Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening IKI Modal adalah tidak dan tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Bisnis seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Bisnis atau setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau Agen-Agennya tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs Bisnis.