fbpx

TKB 90

98.53%

TKB 60

99.26%

TKB 30

99.26%

TKB 0

98.91%

Perbedaan UMR dan UMK: Hak dan Kewajiban Pekerja

Fenomena terkait upah minimum di Indonesia seringkali menimbulkan kebingungan, terutama bagi pengusaha, pekerja, dan mahasiswa yang ingin memahami lebih dalam mengenai hak-hak ketenagakerjaan. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi perbedaan antara UMR (Upah Minimum Regional) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), serta bagaimana hal tersebut berdampak pada hak dan kewajiban pekerja.

Apa itu UMR dan UMK?

UMR (Upah Minimum Regional) adalah istilah lama yang telah digantikan oleh UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Meskipun istilah UMR tidak lagi digunakan secara resmi, banyak orang masih menggunakannya untuk merujuk pada standar upah minimum.

UMP (Upah Minimum Provinsi)

  • Ditentukan oleh gubernur setempat dan berlaku di seluruh provinsi.
  • Berfungsi sebagai standar minimum upah bagi pekerja di wilayah tersebut.
  • Berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi jika belum ada ketentuan UMK.

UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)

  • Diusulkan oleh bupati atau walikota dan ditetapkan oleh gubernur.
  • Ditetapkan jika tingkat UMK lebih tinggi dari UMP.
  • Memberikan standar upah yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi ekonomi lokal.

Manakah yang Menjadi Acuan?

Menurut peraturan, jika suatu daerah telah menetapkan UMK, maka UMK itulah yang menjadi acuan. Dengan kata lain, UMK menggantikan UMP ketika jumlahnya lebih tinggi untuk memastikan pekerja menerima upah yang lebih sesuai dengan biaya hidup lokal.

Hak dan Kewajiban Pekerja

Pemahaman mengenai UMP dan UMK penting bagi pekerja dan pengusaha karena:

  • Hak Pekerja: Memastikan bahwa pekerja menerima upah minimum yang pantas sesuai dengan peraturan setempat.
  • Kewajiban Pengusaha: Mematuhi ketentuan upah minimum yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum.

Mengapa Penting Memahami Perbedaan Ini?

  1. Perlindungan Ekonomi: Menjaga keseimbangan antara biaya hidup dan upah yang diterima pekerja.
  2. Kepatuhan Hukum: Menghindari sanksi yang dapat timbul akibat pelanggaran ketentuan upah minimum.
  3. Kesejahteraan Pekerja: Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memberikan upah yang layak.

Cara Memastikan Kepatuhan

  • Pastikan selalu mengikuti perkembangan terbaru terkait perubahan upah minimum di wilayah Kawan Pijar.
  • Konsultasikan dengan ahli hukum ketenagakerjaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan yang berlaku.
  • Gunakan sumber daya online terpercaya seperti Hukumonline untuk memperoleh informasi terkini tentang peraturan upah minimum.

Kesimpulan

Memahami perbedaan UMR dan UMK merupakan langkah penting bagi pengusaha, pekerja, dan mahasiswa yang ingin memahami lebih dalam tentang hak ketenagakerjaan. Dengan pengetahuan ini, Kawan Pijar dapat memastikan bahwa hak-hak ketenagakerjaan dipenuhi, dan pengusaha dapat menghindari masalah hukum yang terkait dengan pengupahan. Jika Kawan Pijar ingin memulai atau mengembangkan usaha, renovasi dan bangun rumah impian? Bersama infinID Kredit Agunan Rumah semua bisa tercapai. Ajukan Pinjamanmu Sekarang!

Bagikan

Artikel Rekomendasi

PT IKI Karunia Indonesia

Graha Anabatic 11th Floor Jl. Scientia Boulevard Kav.U2, Summarecon, Serpong, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810, Indonesia

Pelajari

Hubungi Kami

Kontak Perlindungan Konsumen | Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga | Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Nomor Whatsapp: 0853 1111 1010

PERINGATAN :

HATI-HATI, TRANSAKSI INI BERISIKO TINGGI. ANDA DAPAT SAJA MENGALAMI KERUGIAN ATAU KEHILANGAN UANG. JANGAN BERUTANG JIKA TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN MEMBAYAR. PERTIMBANGKAN SECARA BIJAK SEBELUM BERTRANSAKSI.

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

2. Risiko Pinjaman atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.

5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.

6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.

8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.

9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

10. PT. IKI Karunia Indonesia merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai Bisnis yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Bisnis menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Bisnis tidak menyediakan segala bentuk saran atau rekomendasi pendanaan terkait pilihan-pilihan dalam situs ini.

11. Isi dan materi yang tersedia pada situs IKI Modal/WEBSITE dimaksudkan untuk memberikan informasi dan tidak dianggap sebagai sebuah penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun rekomendasi untuk menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan lainya. Bisnis dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada fungsi administratif.

12. Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening IKI Modal adalah tidak dan tidak akan dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Bisnis seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Bisnis atau setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau Agen-Agennya tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs Bisnis.

Dapatkan kabar baik dari Pijar dengan bergabung dalam daftar tunggu